LOGIN ADMIN DINAS / OPERATOR
PPPPTK BBL MEDAN

Dr. Ir. Moh. Sofian Asmirza S., M.Sc.
NIP. 196404041991031003

ZI-WBK
Share This Articel on :


Reformasi Birokrasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Maraknya KKN, buruknya Pelayanan Publik, rendahnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja,  sehingga perlu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kemdikbud.

Untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik salah satu adalah Program Reformasi Birokrasi adalah mengusulkan satuan kerja menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), maka Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kemdikbud menyelenggarakan Kegiatan Model Terbaik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendikbud Tahun 2018 dan  Satker PPPPTK BBL Medan menjadi salah satu  calon untuk dinilai oleh Kemen PAN RB untuk memperoleh predikat WBK melalui 6 bidang komponen pengungkit dan kompenen hasil. Tujuan kegiatan ini untuk menyebarkan virus positif kepada semua satuan kerja di lingkungan Kemendikbud. 

Komponen Pembangunan Zona Integritas Terdiri dari 2 Komponen

I. Komponen Pengungkit (60%)

Komponen pengungkit terdiri atas enam (6) komponen, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Di bawah ini adalah rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK.

Tabel 1 Komponen-komponen Pengungkit

NO.

KOMPONEN PENGUNGKIT

BOBOT(60%)

1

Manajemen Perubahan

5%

2

Penataan Tatalaksana

5%

3

Penataan  Sistem Manajemen SDM

15%

4

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

10%

5

Penguatan Pengawasan

15%

6

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

10%

Masing-masing komponen pengungkit memiliki target dan indikator yang ingin dicapai.

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a.  Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit

  kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK;

b.  Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkansebagai Zona Integritas menuju WBK; dan

c.  Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2.  Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:

a.  Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

  penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas  

  menuju WBK;

b.  Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen

  pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK; dan

c.  Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK.

3.  Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkanprofesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a.  meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada

  masing-masing Zona Integritas menuju WBK;

b.  meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM

c.  aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK;

d.  meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona  

  Integritas menuju WBK;

e.  meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona

  Integritas  menuju WBK; dan

f.  meningkatnya profesionalismeSDM aparatur pada Zona Integritas

  menuju WBK.

4.  Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a.  Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan

b.  Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

5.  Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a.  meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;

b.  meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;

c.  meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;

  dan

d.  menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

6.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

a.  meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;

b.  meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan

c.  meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

2.  Komponen Hasil

a.  Rincian Bobot Indikator Komponen Hasil Unit Kerja Berpredikat Menuju

WBK

Tabel 1 Komponen Hasil sbb :

No

Unsur Indikator Hasil

Bobot (40%)

1

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

20 %

2.

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

20 %

b.  Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.

Azas Umum Penyelenggara Negara yang Bersih

Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

c.  Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

1.  Peningkatan kualitas pelayanan publik

2.  Dimensi Kualitas Layanan

3.  Sistem kualitas layanan

 

Hasil yang Diharapkan ZI menuju WBK adalah :

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN;

b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.


Sarana/Kontak Layanan:

Telp. : 061 -8455417

Fax. :061 - 8456871

SMS/WA : 085372325914

Email: ult.p4tkbbl@gmail.com

Laman: www.p4tkbblmedan.or.id

Helpdesk: Layanan Tatap Muka di ULT PPPPTK BBL

Jalan. Setia Budi No. 75 Simpang Lima Helvetia

Medan

Waktu Layanan

Senin - Kamis: 09.00 - 15.00
Istirahat: 12.00 - 13.30
Jumat: 09.00 - 15.30
Istrirahat: 11.30 - 13.30
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang website P4TK MEDAN?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup Bagus
Kurang Bagus

HASIL POLLING
AGENDA DINAS TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 106089 kali