LOGIN ADMIN DINAS / OPERATOR
PPPPTK BBL MEDAN

Dr. Ir. Moh. Sofian Asmirza S., M.Sc.
NIP. 196404041991031003

Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Ditulis oleh : DAI Syaim - Bidang :

01 November 2017 - 14:57:42 WIB

BEBERAPA PERUBAHAN YANG PERLU DI CERMATI DARI

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2013

DENGAN TERBITNYA


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG
Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal – Pasal yang Perlu di cermati

´  Pasal 6

1)  Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Pegawai Pelajar dibayarkan sebesar 60% dari jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai sebelum melaksanakan tugas belajar

2)  Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Pegawai Pelajar dibayarkan sejak secara nyata melaksanakan tugas belajar.

3)  Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Pegawai Pelajar dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya dari bulan berakhirnya jangka waktu tugas belajar.

Pasal 7

  1. Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan, dibayarkan sebesar 50% Tunjangan Kinerja jabatan yang didudukinya.
  2. Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kembali secara penuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan/pengaktifan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 10

    1. Capaian kerja yang telah disusun pada setiap akhir bulan dinilai realisasi capaiannya oleh atasan langsung.
    2. Dalam melakukan penilaian menggunakan Formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
    3. Nilai keseluruhan dari komponen capaian kerja dihitung berdasarkan nilai kumulatif dari butir-butir kegiatan dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
    4. Besarnya Tunjangan Kinerja Pegawai dari komponen capaian kerja dihitung dari persentase kontribusi Tunjangan Kinerja Pegawai per kelas jabatan dikalikan dengan nilai capaian kerja dengan ketentuan:

1.  Jika bobot nilai lebih besar atau sama dengan 76 (tujuh puluh enam) maka dinilai 100.

2.  Jika bobot nilai kurang dari 76 (tujuh puluh enam) maka nilainya sesuai dengan nilai yang didapat.

Pasal 11

1)  Setiap pegawai wajib membuat laporan harian (log book) pelaksanaan tugas jabatan dan melaporkan setiap akhir minggu dalam bulan yang berjalan kepada atasan langsung

2)  Laporan harian pegawai, digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh atasan langsung dalam melakukan penilaian capaian kerja.

Pasal 15

1)  Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada waktu kedatangan kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja.

2)  Pegawai dapat diberikan toleransi waktu kedatangan masuk kerja dengan kewajiban penggantian waktu setelah jam kepulangan kerja dalam hari yang sama.

3)  Toleransi waktu kedatangan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk paling lama adalah 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan untuk kedatangan masuk kerja.

4)  Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban penggantian waktu kerja setelah waktu kepulangan kerja dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

1)  Pegawai yang melaksanakan kerja lembur atas perintah atasan mengikuti rapat pimpinan setelah waktu kepulangan kerja paling sedikit pukul 22.00 (dua puluh dua) waktu setempat diberikan dispensasi kedatangan masuk kerja untuk keesokan harinya sepanjang tetap datang dan masuk kerja.

2)  Dispensasi waktu kedatangan bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) menit dari waktu yang ditentukan untuk waktu kedatangan masuk kerja.

3)  Kegiatan melaksanakan kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tugas dari atasan yang berwenang.

4)  Mengikuti kegiatan rapat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuktikan dengan surat undangan rapat atau daftar presensi rapat.

Pasal 24

Pegawai terlambat masuk kerja dan tidak melakukan kewajiban penggantian jam kerja pada waktu kepulangan kerja selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 0,5 (nol koma lima persen).

Pasal 25

Pegawai tanpa alasan sah pulang lebih cepat dari waktu yang ditentukan dalam rentang waktu :

´  1 s.d 30 menit dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 0.5% perhari.

´  31 s.d 60 menit dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 1% perhari.

´  61 s.d 90 menit dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 1,5% perhari

´  91 s.d  maksimal 120 menit, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 2% perhari

´  terlambat masuk kerja di atas 121 menit, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 3% perhari

Pasal 26

Pegawai terlambat masuk kerja tanpa kewajiban melakukan penggantian jam kerja setelah waktu kepulangan kerja terlambat masuk kerja dalam rentang waktu :

´  31 s.d 60 menit dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 1% perhari.

´  61 s.d 90 menit dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 1,5% perhari

´  91 s.d  maksimal 120 menit, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 2% perhari

´  terlambat masuk kerja di atas 121 menit, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 3% perhari

Pasal 27

´  Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban penggantian jam kerja, apabila jumlah jam tersebut dikumulatifkan mencapai 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan dikenai tambahan pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 3% (tiga persen) dan untuk setiap kelipatannya.

Pasal 28

1)  Pegawai yang tidak berada di tempat kerja dalam jam kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai dalam rentang waktu :

´  Sekurang-kurangnya 30 menit dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 0.5% perhari.

´  31 s.d 60 menit dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 1% perhari.

´  61 s.d 90 menit dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 1,5% perhari

´  91 s.d  maksimal 120 menit, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 2% perhari

´  terlambat masuk kerja di atas 121 menit, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 3% perhari

´  Terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jam ketidakberadaan ditempat kerja tanpa alasan yang sah dikumulatifkan mencapai 7,5 jam dalam 1 (satu) bulan dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan dikenai tambahan pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 3% dan untuk setiap kelipatannya.

Pasal 34

Persentase pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah:

´  25% (dua puluh lima persen) apabila pada akhir tahun penilaian prestasi kerja memperoleh nilai dengan sebutan Cukup,

´  50% (lima puluh persen) apabila pada akhir tahun penilaian prestasi kerja memperoleh nilai dengan sebutan Kurang, dan

´  75% (tujuh puluh lima persen) apabila pada akhir tahun penilaian prestasi kerja memperoleh nilai dengan sebutan Buruk.

Pasal 35

Pegawai yang dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai selama dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pegawai tengah tahunan yang dilakukan pada akhir bulan Juni tahun berjalan memperoleh nilai dengan sebutan Baik atau Sangat Baik, tunjangan kinerjanya dapat dibayarkan kembali sebesar yang diterima pada tahun sebelumnya mulai bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 36

1)  Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada akhir tahun dengan sebutan Sangat Baik untuk semua komponen, maka pada tahun berikutnya diberikan penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari selisih Tunjangan Kinerja Pegawai antara kelas jabatan 1 (satu) tingkat di atas kelas jabatannya dengan Tunjangan Kinerja Pegawai yang diterimanya.

2)  Penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari pengurangan dan pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai:

´  yang mendapat nilai prestasi kerja dengan sebutan Cukup, Kurang maupun Buruk;

´  yang tidak masuk kerja;

´  yang terlambat masuk kerja;

´  yang pulang lebih cepat dari waktu kepulangan kerja;

´  yang tidak berada di tempat kerja; dan

´  yang tidak melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada waktu kedatangan kerja dan/atau pada waktu kepulangan kerja.

Pasal 38

1)  Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Pegawai yang menjalankan cuti tahunan, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting dibayarkan sebesar 100%.

2)  Pegawai yang menjalankan cuti besar pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawainya diatur sebagai berikut:

´  apabila dilaksanakan dalam rentang waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan dibayarkan sebesar 40%

´  apabila kurang dari 2 (dua) bulan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

3)  Pegawai yang menjalani cuti sakit pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawainya diatur sebagai berikut :

´  dalam rentang waktu 3 (tiga) sampai dengan 14 (empat belas) hari dan kemudian diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan dibayarkan sebesar 100%.

´  dalam rentang waktu diatas 1 (satu) bulan dan diperpanjang terus setiap bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen).

´  dalam rentang waktu diatas 6 (enam) bulansampai dengan 1 (satu) tahun dan kemudian diperpanjang terus setiap bulan sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan.

4)  Pasal 38…. (sambungan)

´  dalam rentang waktu diatas 6 (enam) bulansampai dengan 1 (satu) tahun dan kemudian diperpanjang terus setiap bulan sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan.

(4)   Pegawai yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja tanpa melampirkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat dan/atau alasan sah lainnya dan oleh karena itu tidak memperoleh cuti sakit dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 3% (tiga persen) per hari.

´  Pasal 38…. (sambungan)

d)  dalam rentang waktu diatas 6 (enam) bulansampai dengan 1 (satu) tahun dan kemudian diperpanjang terus setiap bulan sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan.

(4)   Pegawai yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja tanpa melampirkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat dan/atau alasan sah lainnya dan oleh karena itu tidak memperoleh cuti sakit dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 3% (tiga persen) per hari.

Demikian beberapa pasal yang dianggap perlu di cermati dengan terbitnya PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016

SEKIAN DANTERIMA KASIH

 

JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang website P4TK MEDAN?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup Bagus
Kurang Bagus

HASIL POLLING
AGENDA DINAS TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 66113 kali